IMPIAN terbesar Rakyat Indonesia, yang kebanyakan masih miskin, sebenarnya tidak muluk-muluk. Impian itu adalah, tinggal di rumah yang sehat dan teduh; anak-anak yang sehat, cerdas, berakhlak muba dengan pendidikan yang baik; keluarga harmonis; dengan biaya hidup yang didapat dari keringat dan kerja keras secara jujur, tanpa KKN.
Sejatinya, setiap anak pasti tegap menatap dunia, karena makanan sehat yang dimakannya setiap hari, SPP sekolah yang dibayarkan orang tua setiap bulan, dan obat yang diberikan orangtuanya dikala sakit, adalah hasil keringat orang tua yang didapat dengan jujur, tanpa mengorbankan hak hidup orang lain. Itulah impian rakyat miskin, yang juga berarti impian PNPM Mandiri. FNPM Mandiri harus terus berlanjut, bahkan terus diperdalam, diperkuat dan diperluas! Itulah intisari kesimpulan dari Seminar dan Temu Nasional PNPM Mandiri 2010 yang digelar di Jakarta akhir Oktober lalu dan diikuti berbagai macam kalangan dan pemangku kepentingan PNPM Mandiri, mulai dari warga miskin, fasilitator, pejabat pemerintan pusat dan daerah, LSM hingga donor luar negeri. "Hasil yang muncul dari Seminar dan Temu Nasional adalah murni aspirasi dari bawah, dan akan menjadi salah satu masukan utama pemerintah pusat merencanakan dan merancang kebijakan arah dan keberlanjutan program ini," ujar Sujana Royat, Deputi Menko Kesra Bidang Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan dan Pemberdayaan Masyarakat yang juga Ketua Pokja Pengendali PNPM Mandiri pada pidato penutupan Temu Nasional.
Kami Pantang Tangan Dibawah
Peserta Temu Nasional sepakat, PNPM Mandiri harus terus fokus pada peningkatan akses si miskin terhadap pelayananan dan hak-hak dasar, menggunakan prinsip pemberdayaan. Upaya penanggulangan kemiskinan juga perlu meningkatkan keterlibatan berbagai stakeholder, yang diminta untuk terus menciptakan kreasi, inovasi dan terobosan baru agar masyarakat miskin bisa sejahtera hidupnya.
Untuk saat ini, dukungan pemerintah pusat diharapkan tidak hanya berupa dana, namun juga kesempatan mensinergikan program dan peningkatan kemampuan Pemda untuk transformasi sosial. Pemda tingkat propinsi juga harus lebih berperan dalam koordinasi, karena kunci keberhasilan adalah koordinasi. Proses perencanaan PNPM Mandiri juga diminta untuk diintegrasikan ke dalam perencanaan reguler, termasuk mengintegrasikan mekanisme dan skema PNPM Mandiri dalam satu model yang aplikatif bagi Pemda, sesuai dengan karakter wilayah dan karakter kemiskinanlokal. Masyarakat juga ingin keberlanjutan pemberdayaan dan kelembagaan program. Untuk itu perlu diberikan kebebasan menentukan kelembagaan sesuai kebutuhan setempat Pemda juga harus memiliki Political Will dalam merealisasikan dukungan melalui aturan dan penguatan kapasitas pendamping dan fasilitator.
Peserta temu nasional juga menganggap, efektivitas targeting perlu ditingkatkan, terutama kualitas pendataan yang melibatkan masyarakat dalam menentukan kriteria, dan pendataan berdasarkan integrasi berbagai sumber data resmi pemerintah. Peserta juga mendesak agar ada peningkatan akses permodalan bagi penerima manfaat PNPM Mandiri, dimana lembaga-lembaga dan badan hukum ad-hoc bentukan PNPM Mandiri di tingkat masyarakat dapat diperkuat sebelum melakukan fasilitasi penyediaan akses permodalan, termasuk sosialisasi berbagai persyaratan KUR dengan melibatkan perbankan dan atau perusahaan yang ingin mengalokasikan dana CSR untuk penguatan permodalan. Persyaratan berupa jaminan bagi pemanfaat KUR perlu digantikan dengan penilaian kelayakan usaha dan track record dari UPK/BKM, yang juga perlu diberikan dukungan agar dapat mengelola dana seperti KUR tersebut. Setiap tahun sejak 2008, PNPM Mandiri selalu menggelar Temu Nasional dan Seminar, untuk tahun 2010, mengambil tema "Keberlanjutan PNPM Mandiri".
Semua Harus Tanpa KKN
Upaya mensejahterakan rakyat tidak akan punya arti bila ada korupsi, kolusi dan nepotisme. Untuk itu, PNPM Mandiri menerapkan dengan sangat keras prinsip Zero Tolerance To Corruption, atau sama sekali tidak ada toleransi terhadap segala bentuk korupsi di PNPM. "Mengkorupsi uang rakyat itu jahat, tapi jauh lebih jahat lagi mengkorupsi uang rakyat miskin," tegas Sujana Royat, "Untuk itu, sama sekali tidak boleh ada toleransi terhadap korupsi di PNPM Mandiri,". Hal tersebut bukan hanya isapan jempol, belasan orang dari berbagai propinsi juga telah masuk daftar pencarian orang kepolisian karena resmi sudah menjadi tersangka dugaan kasus korupsi dana
PNPM Mandiri di berbagai daerah. Selain itu sejumlah daerah terancam pembekuan kegiatan PNPM Mandiri hingga berbagai temuan dugaan korupsi bisa segera diselesaikan di pengadilan dan pelakunya bisa dihukum seadil-adilnya.
Pemantauan gabungan antara pemerintah dan PNPM Support Facility, yang didalamnya tergabung donor internasional seperti Bank Dunia, Ausaid, Danida, DFID, USAID, dan beberapa donor lain, Novem.-ber 2010 ini menemukan serangkaian kasus dugaan korupsi senilai total Rp.5,26 miliar di enam propinsi, yaitu Kalimantan Timur (Kutai Kartanegara), Sumatera Selatan (Ogan Komering Dir, Ogan Komering Ulu Timur, Ogan Dir, Lahat), Sulawesi Tenggara (Konawe Selatan), Jambi (Tanjung Jabung Barat), Gorontalo (Gorontalo Utara), Jawa Timur (Malang), dan Kalimantan Tengah (Murung Raya). Pelaksanaan PNPM Mandiri di seluruh wilayah ini terancam tidak dapat dilanjutkan bila Pemda, pelaksana PNPM Mandiri dan jajaran penegak hukum setempat tidak secepatnya mengusut dan menyeret ke pengadilan mereka yang diduga telah mengkorupsi hak rakyat miskin.
Sebelumnya, Kementerian Dalam Negeri membekukan pelaksanaan PNPM Mandiri di Maluku Utara karena dianggap terbukti diselewengkan untuk kepentingan politik (pilkada).
Untuk mengusut dugaan korupsi yang sudah terjadi dan mencegah hal buruk tersebut kembali terulang, Kantor Menko Kesra akan membuka kerja sama dengan KPK. "Program ini sepenuhnya khusus untuk mengangkat rakyat dari kemiskinan, untuk itu sangat penting untuk menjaga, dan sama pentingnya agar kita saling menjaga," ujar Sujana Royat menutup pembicaraan. (ADV)***
Sumber : Website Bataviase (bataviase.co.id)
